Reses DPRD Sumsel Dapil V di OKU dan OKU Selatan: Infrastruktur, Pendidikan, dan Pertanian Jadi Sorotan

FAKTUALSUMSEL, OKU-MUARADUA – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) menggelar Reses Masa Sidang III Tahap II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung mulai 21 Agustus hingga 28 Agustus 2025 dan menyerap langsung aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Reses ini diikuti tujuh anggota DPRD Sumsel, yakni Sri Mulyadi, SE., M.Si (Koordinator, Partai Gerindra), Andie Dinialdie, SE., MM (Golkar), Isyana Lonitasari, SH (Demokrat), At Thahirah Putri Lestari, SE (PPP), Fathan Qoribi, ST (PKB), Andri Fitriansyah, ST., MM (Nasdem), serta Mirza Gumay, S.IP (PAN). Para legislator ini menyebar ke sejumlah titik pertemuan di dua kabupaten untuk menyerap usulan dan keluhan warga.

Beragam aspirasi yang dihimpun menggambarkan masih banyaknya persoalan mendesak yang harus ditangani. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pelayanan publik menjadi tema utama yang terus mengemuka dalam setiap pertemuan antara warga dan anggota dewan.

Di bidang infrastruktur dan konektivitas, masyarakat berharap adanya peningkatan pembangunan serta perbaikan jalan provinsi dan jalan desa. Aspirasi yang paling kuat datang dari warga OKUS yang meminta pembangunan talud akibat penggerusan Sungai Selabung di depan Kantor Camat Muaradua, pengaspalan jalan menuju UPT Puskesmas Buay Sandang Aji, hingga pembangunan jembatan beton Air Lungkuk di Desa Negeri Agung, Kecamatan Buay Sandang Aji.

Selain itu, usulan pembangunan jalan lingkungan di Desa Bumi Genap, rekonstruksi jembatan gantung Air Kemu Kindaran, hingga pembangunan siring pasang di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Pulau Beringin juga menjadi kebutuhan mendesak. Warga meminta Pemerintah Provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai serta Jalan Nasional segera merespons kebutuhan tersebut.

Sementara di Kabupaten OKU, sorotan utama juga datang dari persoalan jalan. Warga menyoroti kondisi ruas jalan lintas Baturaja–Palembang dan Baturaja–Muara Enim yang banyak berlubang serta bergelombang, sehingga membahayakan pengendara. Permintaan agar jalan cor Batu Kuning ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi juga mengemuka, mengingat tingginya volume kendaraan berat yang melintas.

Keluhan mengenai air bersih menjadi perhatian serius di kawasan Baturaja Timur. Warga mengeluhkan air PDAM yang sering keruh bahkan tidak mengalir meskipun pembayaran dilakukan tepat waktu. Kondisi ini dinilai sangat merugikan, terutama di tengah kenaikan tarif yang belum diimbangi kualitas pelayanan.

Bidang pendidikan juga mendapat sorotan utama di dua kabupaten. Warga OKUS meminta pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana peningkatan keterampilan tenaga kerja muda, sedangkan di OKU warga mengusulkan pembangunan SMA Negeri baru di Kecamatan Baturaja Timur. Selain itu, rehab ruang guru dan kelas di sejumlah sekolah negeri juga diharapkan dapat diprioritaskan.

Dalam bidang kesehatan, masyarakat menekankan pentingnya penguatan layanan dasar melalui Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu. Permintaan tambahan tenaga medis, khususnya dokter dan bidan, mengemuka hampir di setiap titik reses. Di OKU, masyarakat Peninjauan juga mendorong pembangunan rumah sakit tipe D agar layanan kesehatan lebih dekat dan merata.

Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tumpuan ekonomi warga tidak kalah penting. Petani mendesak adanya distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, bantuan alat mesin pertanian, serta akses pemasaran hasil pertanian yang lebih baik. Aspirasi ini berulang kali disampaikan warga di kecamatan-kecamatan berbasis pertanian.

Aspirasi di bidang sosial dan ekonomi cukup beragam. Masyarakat menginginkan program pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM, koperasi desa, serta pelatihan keterampilan bagi pemuda dan perempuan. Masalah lapangan kerja juga muncul berulang kali, dengan dorongan agar pemerintah membuka peluang kerja non-BUMN serta menggelar pameran UMKM antar-kabupaten untuk promosi produk lokal.

Tak kalah penting, warga juga menyoroti persoalan keagamaan, seni, dan budaya. Mereka mengusulkan dukungan pembangunan rumah ibadah, bantuan kegiatan keagamaan, serta pembinaan seni dan olahraga yang dinilai penting dalam mempererat persatuan masyarakat desa. Persoalan lingkungan seperti sampah plastik di Sungai Ogan dan longsor di bantaran sungai juga diangkat melalui usulan pembangunan bronjong dan normalisasi siring.

Persoalan pelayanan publik dan kependudukan turut mencuat, terutama soal tingginya angka stunting, kesehatan mental remaja, serta keterbatasan tenaga penyuluh KB di desa terpencil. Aspirasi dari BKKBN menegaskan perlunya dukungan pemerintah dalam memperkuat program keluarga berencana serta pengelolaan data kependudukan berbasis digital.

Koordinator Reses, Sri Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan utama dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Kami akan kawal agar hasil reses ini tidak hanya berhenti di catatan, tetapi benar-benar masuk dalam program prioritas APBD 2026 demi kesejahteraan masyarakat OKU dan OKU Selatan,” tegasnya.

Dengan berbagai catatan penting dari masyarakat, reses Dapil V tahun 2025 ini menjadi refleksi nyata bahwa kebutuhan dasar rakyat seperti infrastruktur, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja masih harus menjadi prioritas utama pembangunan di Sumatera Selatan. (Adv)