Dorong Transformasi Sosial: Kemensos dan Masyarakat Harus Bersinergi

FAKTUALSUMSEL - Berbagai permasalahan sosial terus bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga dampak negatif kemajuan teknologi seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Untuk mengatasi kompleksitas ini, diperlukan keterlibatan aktif seluruh stakeholder dalam melakukan transformasi sosial. Anggota Komite III DPD RI, dr Ratu Tenny Leriva, menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) serta elemen masyarakat harus berkolaborasi dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin dinamis.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, belum lama ini, dr Ratu menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan sosial. Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis data dan kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas program sosial yang dijalankan pemerintah.

Salah satu poin yang disoroti dalam rapat tersebut adalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang harus lebih tepat sasaran. Menurut dr Ratu, banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru tidak terdata dengan baik, sementara di sisi lain, ada penerima yang kurang memenuhi kriteria. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan penyelarasan data agar distribusi bantuan lebih efisien dan akurat.

"Penyelarasan data masyarakat yang membutuhkan bisa disegerakan agar penyaluran bantuan sosial bisa lebih efektif. Harapannya, Bansos yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar dr Ratu dalam rapat tersebut.

Lebih jauh, dr Ratu juga menyoroti pentingnya program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu agar mereka tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. "Kita perlu dorong kebijakan yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Jika mereka memiliki keterampilan dan akses ekonomi yang baik, ketergantungan terhadap bantuan bisa dikurangi," katanya.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, turut menyoroti berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti maraknya judi online, pinjaman online ilegal, serta penyalahgunaan penggalangan donasi. Ia menyebutkan bahwa ketiga fenomena ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang belum diimbangi dengan literasi digital yang baik di kalangan masyarakat. Menurut Filep, transformasi sosial tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh agama, dan organisasi sosial. Ia menekankan perlunya pendekatan berbasis edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko-risiko yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi. (Fdl)