PALEMBANG, 28 April 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna XI dengan agenda penting: Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumsel ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, didampingi Wakil Ketua H. Nopianto, S.Sos, MM dan H. M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM, MH.

Suasana rapat terasa penuh semangat. Hadir para anggota DPRD dari berbagai fraksi serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel. Dalam sambutannya, Andie Dinialdie menegaskan peran vital DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja eksekutif. "Kami di DPRD Sumsel berkomitmen melakukan pengawasan ketat. Rapat ini merupakan hasil kerja keras Tim Pansus dalam membahas LKPJ 2024 secara mendalam," ujar Andie.

Rekomendasi Kritis di Berbagai Bidang

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Tim Perumus, Fajar Febriansyah, ST, M.I.Kom., membacakan sejumlah rekomendasi penting untuk perbaikan ke depan:

• Bidang Pemerintahan: DPRD meminta Gubernur memperkuat pengamanan aset-aset pemerintah melalui koordinasi BPKAD dan Satpol PP.

• Bidang Perekonomian: DPRD mendorong produksi bibit unggul, optimalisasi irigasi, pembentukan sentra pembibitan ikan, validasi data sawit, serta pengawasan lebih ketat terhadap kawasan hutan yang terindikasi dikuasai secara ilegal.

• Bidang Investasi: Dinas Penanaman Modal dan PTSP diminta membuat perencanaan investasi yang terukur untuk mendatangkan perusahaan baru, bukan hanya mempertahankan yang lama.

• Bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan: Terdapat rekomendasi pengkajian ulang kegiatan di Buffalo Center Rambutan agar program yang berjalan lebih akurat dan akuntabel.

• Bidang Perdagangan dan Perindustrian: Operasi pasar diminta lebih menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, keikutsertaan dalam pameran nasional diminta menampilkan ragam produk UMKM dari seluruh kabupaten/kota di Sumsel.

• Bidang BUMD: DPRD menyoroti lima BUMD yang kinerjanya dinilai belum optimal dan meminta langkah konkret untuk pembenahan.

Tak hanya itu, di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD juga merekomendasikan agar RS Ernaldi Bahar ditingkatkan dari Rumah Sakit Rujukan Tipe B menjadi Tipe A guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Respons Gubernur: Evaluasi dan Perbaikan Menjadi Prioritas

Menanggapi rekomendasi tersebut, Gubernur Sumatera Selatan dalam sambutannya menyatakan apresiasinya atas kerja keras DPRD. Ia berkomitmen menindaklanjuti masukan yang disampaikan.

"Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting. Kita perlu menyempurnakan arah kebijakan yang sudah ada maupun yang belum terlaksana," tegas Gubernur.

Ia juga mengakui, meskipun banyak capaian yang sudah diraih, masih ada kekurangan yang harus segera diperbaiki, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik.

"Saya berharap seluruh OPD memperkuat komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat," tambahnya.

Rapat Paripurna XI ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk membangun Sumatera Selatan yang lebih maju, transparan, dan berkeadilan. (Pdr)