Mahasiswa Sumsel Jadi Teladan, DPRD Apresiasi Aksi Damai 1 September

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG  – Sikap tertib dan damai yang ditunjukkan mahasiswa serta masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) saat menggelar aksi unjuk rasa pada 1 September 2025 mendapat apresiasi tinggi dari jajaran legislatif daerah. Wakil Ketua DPRD Sumsel menyebut, aksi tersebut bisa menjadi teladan bagi mahasiswa di daerah lain dalam menyampaikan aspirasi.

“Ini merupakan pembuktian bahwa mahasiswa Sumatera Selatan dan masyarakatnya adalah masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang memang bisa saling menjaga satu sama lain,” ujarnya, Senin (2/9).

Menurutnya, unjuk rasa yang berlangsung aman tanpa insiden anarkis ini memperlihatkan kedewasaan mahasiswa dalam berpolitik. Ia menilai, cara tersebut menunjukkan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara elegan tanpa harus menimbulkan kerusakan maupun ketegangan.

Lebih jauh, ia berharap sikap tersebut bisa menjadi contoh positif tidak hanya untuk masyarakat Sumsel, melainkan juga bagi mahasiswa dan warga di daerah lain di Indonesia. “Mudah-mudahan sikap ini bisa menjadi contoh bahwa menyampaikan aspirasi itu bisa dilakukan secara damai tanpa harus merusak,” tegasnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI, yang bersama-sama menjaga jalannya aksi. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, termasuk para pengemudi ojek online (ojol), turut membuat demonstrasi berlangsung tertib.

Tak hanya memberikan apresiasi, DPRD Sumsel juga berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Wakil Ketua DPRD menegaskan bahwa pihaknya siap meneruskan aspirasi yang disuarakan ke pemerintah pusat.

“Prinsipnya, DPRD memberikan dukungan penuh terkait dengan berbagai macam tuntutan adik-adik mahasiswa,” ucapnya.

Dukungan tersebut terutama terkait dua poin utama. Pertama, soal penghapusan tunjangan bagi anggota DPR yang dinilai tidak relevan di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak menghadapi kesulitan. Ia menegaskan, langkah itu sejalan dengan kebijakan Presiden yang membatalkan pemberian tunjangan sekaligus melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Kedua, kami memberikan dukungan penuh dan sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan,” pungkasnya.

Menutup pernyataannya, politisi itu mengajak seluruh pejabat dan media massa untuk terus memberikan ketenangan kepada masyarakat, sekaligus menyikapi berbagai aspirasi yang berkembang dengan cara-cara bijak dan penuh tanggung jawab.(FDL)