Terindikasi Adanya Kecurangan, Karyono Minta DPP PBB Diskualifikasi Pemenang

FAKTUALSUMSEL – Kontestasi politik internal Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Selatan memanas usai pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) baru-baru ini. Karyono, salah satu kandidat dalam pemilihan Ketua DPW PBB Sumsel, secara tegas menyebut proses Muswil cacat hukum dan mendesak agar DPP PBB segera mengambil tindakan tegas, termasuk mendiskualifikasi kandidat yang memperoleh suara terbanyak, yakni Chandra Dharmawan. Itu lantaran dinilai ada indikasi kecurangan.

Dalam Muswil tersebut, total suara yang diperebutkan berjumlah 20, terdiri dari 16 suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir, serta tambahan dari tiga badan otonom PBB, yakni Pemuda Bulan Bintang, Muslimat Bulan Bintang, LABH dan satu unsur DPW. Hasil akhir menunjukkan Karyono meraih 9 suara, sedangkan Chandra unggul dengan 11 suara.

Namun, Karyono mengungkap adanya kejanggalan yang fatal dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Salah satu DPC, yakni DPC Empat Lawang, diduga tidak mengikuti mekanisme sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Utusan dari DPC tersebut bukanlah pengurus yang sah secara struktural, melainkan seseorang yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan.

"Ketua DPC Empat Lawang dalam SK adalah atas nama Dean Maharani Safira Olivia, tapi yang hadir dan memberikan suara adalah adik kandungnya, Salsa, yang tidak ada dalam SK sama sekali. Bahkan tidak ada surat mandat atau rekomendasi resmi. Ini sudah pelanggaran yang sangat jelas. Bahasa kasarnya, ini sudah seperti menggunakan 'joki'," tegas Karyono petang kemarin(29/5/2025).

Menurutnya, ketidaksesuaian prosedur tersebut mencoreng proses demokrasi internal PBB dan menodai integritas partai. Ia menilai Muswil tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan aturan organisasi partai. Oleh karena itu, ia tidak hanya menolak hasil Muswil, tetapi juga mendesak DPP PBB mengambil langkah nyata.

“Kami minta DPP bersikap tegas. Ini bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan, tetapi soal menegakkan keadilan dan kepastian hukum, sesuai tagline PBB. Kalau pelanggaran seperti ini dibiarkan, bagaimana PBB mau tumbuh besar di Sumsel?” ujarnya.

Lebih lanjut, Karyono mengingatkan bahwa PBB memiliki figur nasional seperti Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai pakar hukum. Ia berharap, integritas dan komitmen hukum yang digaungkan selama ini juga dijalankan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

"Kami tidak menuntut Muswil ulang, karena kandidat hanya dua orang. Cukup diskualifikasi kandidat yang terbukti melanggar, dan tetapkan saya sebagai Ketua DPW secara sah. Itu sudah cukup. Kalau DPP tidak bisa menegakkan aturan partai sendiri, jangan harap PBB bisa besar di Sumatera Selatan," tegasnya.

Karyono juga menekankan bahwa dirinya adalah kader loyal yang telah bersama PBB sejak partai ini berdiri. Ia menyesalkan jika pelanggaran serius seperti ini tidak direspons dengan ketegasan oleh pengurus pusat.

"Kalau partai tidak mampu menjaga integritasnya sendiri, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Dan saya khawatir, bukan pertumbuhan yang akan kita alami, tapi eksodus kader dan simpatisan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PBB Sumsel demisioner, Ir. Armansyah, menyampaikan bahwa Muswil ini ada dua nama yang dikirim ke DPP PBB. "Chandra Dharmawan dan Karyono. Chandra meraih 11 suara dan Karyono sebanyak 9 suara. Nantinya yang memiliki hak siapa bakal menjadi calon DPW PBB adalah prerogative dari DPP PBB," kata dia.  Dan sejauh ini DPW PBB Sumsel, menunggu surat keputusan dari DPP PBB. 

Dia juga berharap, regenerasi kepemimpinan di PBB aiapapun nantinya yang memimpin bisa lebih enerjik, potensial, dan visioner, untuk mengembangkan partai menjadi lebih modern dan dekat dengan aspirasi rakyat. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan. (pdr)