- by FAKTUALSUMSEL.COM
- Mar, 09, 2025 22:33
FAKTUALSUMSEL - Wakil ketua DPW Nasdem, H Nopianto. SE.MM., menjelaskan pihaknya dalam hal ini sudah mengkomunikasi dengan DPP Nasdem, ada langkah yang harus diambil. "Jadi DPW sehari dua hari ini mengeluarkan surat kepada DPD Kota Palembang untuk jalankan prinsip partai menjadi kolektif kolegial. Dan tugas ketua akan dijalankan wakil ketua dan sekretaris, sembari menunggu dikeluarkannya keputusan DPP," ujarnya Minggu malam (14/4/2025).
Pada prinsipnya partai berjalan dan lagi proses dimana
situasi yang menimpa Dedy dan Fitri. Namun asecara lisan ada petunjuk dari
pusat. "Dan sejauh ini ketua DPD Nasdem, non aktif. Dan suratnya sudah
masuk on proses. Sedangkan yang menjalankan adalah wakil ketua,sekretaris.
Sementara masih menunggu keputusan SK ketua yang definitif," jelas
Nopianto.
Terpisah, ketua Fraksi Partai NasDem memastikan tetap
solid dan siap bergerak cepat untuk menjalankan roda organisasi. Ketua Fraksi
NasDem DPRD Kota Palembang, M Harris Al Kautsar, menegaskan bahwa partainya
akan segera menggelar rapat internal untuk membahas berbagai hal penting,
termasuk kekosongan di Komisi I pasca kasus yang menimpa salah satu kadernya.
“Kita akan melaksanakan rapat secepatnya. Kita juga ingin
ikut membangun Kota Palembang," ujar Haris, petang kemarin (13/4/2025)
optimisme. Terkait isu internal, Haris secara tegas membantah adanya konflik di
tubuh partai. Ia menilai, kabar yang beredar melalui kuasa hukum Idul Fitri
tidak perlu ditanggapi serius.
“Tidak ada masalah di internal partai. Agar partai tetap
berjalan tongkat kepemimpinan sudah diserahkan kepada sekretaris dan para wakil
ketua yang masih aktif. Jadi, tidak perlu membahas hal-hal yang tidak
substansial. Kami tetap menjalankan roda organisasi, karena NasDem adalah
partai besar dan pemenang di Kota Palembang,” tegasnya.
Haris juga menyampaikan keprihatinan atas kasus hukum
yang menyeret salah satu anggota NasDem, namun tetap menjunjung asas praduga
tak bersalah. “Kami prihatin atas kejadian kemarin. Kami menghormati proses
hukum yang berjalan. Ini masih baru, jadi kami masih menunggu arahan resmi dari
DPP. Nantinya, DPP yang akan memberikan keputusan dan rekomendasi,” jelas
Haris.
Terkait posisi di Komisi I DPRD Palembang yang kini kosong, Haris menyatakan akan segera dilakukan pembahasan untuk menentukan langkah selanjutnya. “Komisi I saat ini memang kosong. Kami akan melakukan pembahasan di internal fraksi, tentunya tetap sesuai mekanisme tata tertib DPRD. Apakah akan ada pengganti atau tidak, semuanya akan diputuskan berdasarkan kolektif kolegial partai dan arahan dari DPP,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa meski belum ada ketua definitif,
struktur partai tetap berjalan sebagaimana mestinya. Peran sekretaris dan wakil
ketua masih berjalan aktif untuk menjalankan kegiatan organisasi.
“Walaupun saat ini tidak ada ketua yang aktif, roda
partai tetap jalan. Setiap pengurus masih menjalankan tugas sesuai porsi dan
komposisinya masing-masing. Kami akan segera melakukan konsolidasi dan
memberikan rekomendasi ke DPW untuk kemudian diteruskan ke DPP,” pungkas
Haris.(Fdl)