Bersama Rakyat, Bawaslu Sumsel Siapkan Pemilu 2029 yang Bersih

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG – Bagaimana cara mengawasi jutaan pemilih dengan sumber daya yang terbatas? Pertanyaan itu menjadi benang merah dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang digelar Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada 26–28 Agustus 2025 di Hotel Beston Palembang. Acara tiga hari ini dihadiri ratusan peserta dari kalangan pemuda, perempuan, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Tujuannya jelas: membangun sinergi lintas elemen menuju Pemilu 2029 yang lebih jujur, adil, dan bermartabat. 

Pelaksana Harian Ketua Bawaslu Sumsel, Masuryati, menegaskan pengawasan pemilu tidak mungkin berjalan efektif jika hanya mengandalkan personel Bawaslu. Dengan jumlah pemilih tetap di Sumsel mencapai 6,3 juta jiwa dari total 8 juta penduduk, pengawasan butuh kolaborasi. “Mustahil mengawasi sebanyak itu hanya dengan tenaga Bawaslu. Kuncinya ada di dukungan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendirian,” ujarnya lantang saat membuka kegiatan, Selasa (26/8).

Masuryati menyebut pembinaan yang dilakukan sejak jauh hari ibarat menanam benih. Hasilnya baru akan dipetik saat pemilu tiba. Karena itu, Bawaslu gencar melakukan pendidikan politik dan sosialisasi, tidak hanya kepada internal penyelenggara, tetapi juga ke partai politik, mahasiswa, serta masyarakat umum. Ia juga melihat dinamika politik nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 yang masih digodok pemerintah dan DPR RI. “Apakah sistem pemilu nanti berubah atau tetap sama? Semua tergantung kebijakan baru. Kita harus siap dengan berbagai skenario,” tambahnya.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Hendry Alma Wijaya, menyebut forum ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi. “Tema kami jelas: Fasilitasi Pembinaan Kekuatan Kelembagaan dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu 2029. Pengawasan yang solid hanya bisa lahir bila semua kelompok masyarakat terlibat aktif,” ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, Bawaslu menghadirkan narasumber kaliber nasional dan daerah, seperti AW Noviadi, S.H. (Anggota DPR RI Komisi II Dapil Sumsel), Prof. Dr. Muhammad Adil, S.M.A. (Rektor UIN Raden Fatah Palembang), dan Dian Permata dari Jakarta yang fokus pada isu kepemiluan dan dakwah.

Peserta yang hadir pun tidak sekadar mendengar. Lewat diskusi interaktif, mereka diajak merumuskan gagasan, menyuarakan pandangan kritis, hingga menawarkan solusi konkret. Harapannya, setiap peserta pulang sebagai agen perubahan yang bisa menggerakkan lingkungannya. Dengan dasar hukum UU No. 17 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Sumsel menegaskan komitmennya: pengawasan pemilu bukan sekadar tugas formal, melainkan gerakan bersama untuk menjaga kualitas demokrasi. (Fdl)