Bagindo Togar Soroti Ketimpangan Kontribusi Batubara: “Sumsel Jadi Kubangan, Lampung - DKI Jakarta Yang Menikmati"

FAKTUALSUMSEL - Pengamat sosial-politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, kembali melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan kontribusi sektor batubara di Sumsel. Menurutnya, daerah penghasil batubara seperti Muaraenim dan Lahat justru minim mendapat manfaat, sementara daerah lain seperti Lampung menikmati hasilnya secara berlebihan.

"Ini berlangsung sangat lama. Kontribusi yang diterima Sumsel dari industri tambang batubara, baik milik swasta maupun pemerintah, nyaris tidak sepadan dengan kerusakan  dan dampak lingkungan yang ditanggung daerah," ujar Bagindo dalam keterangannya.

Ia menyoroti adanya praktik “upeti” tidak resmi yang mengalir ke sejumlah elite, baik dari jalur distribusi angkutan darat maupun kereta api. Ironisnya, jalur distribusi itu justru memberikan kontribusi besar ke Lampung. “Padahal, produksi dominan ada di Sumsel, tapi kontribusi banyak ke Lampung& 'DKI Jakarta'. Ini tidak adil,” tegasnya.

Bagindo pun mendesak percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat dan pelabuhan Mariana di Sumsel. “Ini penting agar Sumsel punya pelabuhan sendiri, tidak terus-menerus bergantung pada Lampung. Termasuk juga pembangunan jalur kereta api ganda (double track) yang harus dominan di Sumsel karena ini milik kita,” katanya.

Terkait wacana pembatasan jam operasional angkutan batubara hanya 12 jam, Bagindo justru mendukung opsi 24 jam penuh, asalkan dengan pengaturan dan penjaminan keselamatan.

“Kalau perlu eksplorasi ditingkatkan dari 35 juta ton ke 70 juta ton. Tapi, pendapatan daerah juga harus meningkat luar biasa. Jangan cuma ratusan miliar, tapi harus bisa mencapai puluhan triliun,” tegasnya.

Ia mencontohkan, dengan cashflow PT Bukit Asam (PT BA) yang ratusan triliun, Sumsel seharusnya bisa memperoleh bagian sebesar sekitar Rp35-50 triliun. “Jangan hanya ratusan miliar Rupiah. Dari PT BA saja, minimal kita harus dapat 35 triliun,” ujarnya.

Menurut Bagindo, daerah penghasil seperti Muaraenim dan Lahat kini ibarat "planet kubangan”oleh kerusakan lingkungan yang luar biasa tanpa konpensasi juga recovery  yang signifikan akibat aktivitas pertambangan. Ia menyarankan agar ada pembangunan nyata seperti rumah sakit bertaraf internasional, perguruan tinggi bonafide, hingga beasiswa S3 untuk putra daerah.

“Muaraenim& Lahat sudah jadi  "planet kubangan". Pemerintah daerah dapat apa? Lampung yang jadi pelabuhan utama (stock fields), konsekuensi nya Lampunglah yang  berkelimpahan  Dana CSR,” keluhnya. Ia menyebut salah satu contoh CSR PT BA yang digunakan untuk membangun Bandara Gatot Subroto di Lampung saat era Gubernur Agus Fathoni.

Bagindo juga mengkritik minimnya kreativitas pemerintah daerah dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor batubara. Ia mendorong adanya beragam retribusi, seperti retribusi penggunaan solar, retribusi jalur air, hingga retribusi keamanan dan penerangan. “Pemerintah daerah harus aktif& kreatif. Seperti harusnya juga ada retribusi dari kapal tongkang yang lalu lalang di Sungai Musi,” sarannya.

Selain itu, ia juga menyoroti penyalahgunaan solar subsidi yang digunakan oleh perusahaan angkutan batubara, baik melalui darat maupun tongkang. “Seharusnya mereka pakai solar industri, bukan solar subsidi. Masyarakat jadi korban karena krisis stock solar subisidi yang  dominan dikonsumsi oleh  kegiatan & kebutuhan 'tools' industri,” tegasnya.

Bagindo juga mengusulkan optimalisasi Sungai Musi sebagai jalur niaga yang aman dan tertata. Ia menyarankan pembuatan media terapung yang membagi jalur niaga dan non-niaga agar tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan. “Kalau benar mau diaktifkan 24 jam, ya dipasang lampu sepanjang sungai. Dan buat median terapung, separuh untuk kapal niaga, separuh lagi untuk non niaga. Ini solusi agar tidak bergesekan dengan kapal kecil, rumah apung, atau kapal pribadi,” paparnya.

Terakhir, Bagindo menyarankan agar PT BA tidak perlu memiliki kantor besar di Jakarta. “Cukup virtual office saja di Jakarta. Kantor utamanya dipindahkan ke Sumsel — di Muaraenim, Tanjungenim, atau Palembang. Biar semua manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (rel)