Herman Deru Minta Agar Kegaduhan soal Wali Kota Prabumulih di Hentikan! Tokoh Masyarakat Prabumulih Edi Rianto : Lebih Baik Fokus Pembangunan

FAKTUALPRABUMULIH – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru memberikan atensi khusus terkait polemik yang melibatkan Wali Kota Prabumulih, Arlan. Ia menegaskan bahwa sebelum persoalan tersebut sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), pemerintah daerah sudah terlebih dahulu menyelesaikannya di tingkat lokal.

 Menurut Deru, langkah pembahasan di tingkat pusat merupakan bagian dari prosedur, namun intinya masalah pokok sudah dirampungkan di daerah. “Sebenarnya sebelum berangkat ke Mendagri, persoalan itu sudah kita selesaikan. Baru kemudian, sesuai mekanisme, diundanglah untuk dibicarakan di tingkat kementerian,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Deru juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, sekolah, serta para tokoh yang telah memberikan kritik membangun. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mau berpartisipasi dan memberi masukan. Semua ini bentuk kepedulian untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.

 Deru menilai, polemik yang sempat ramai di ruang publik, khususnya media sosial, perlu segera diredam agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut. Ia berharap setelah dijernihkan baik di tingkat provinsi maupun kementerian, masyarakat bisa kembali fokus pada hal-hal yang lebih produktif.

 Terkait sanksi administrasi yang sempat mencuat, Gubernur menjelaskan bahwa Mendagri memiliki mekanisme bertingkat mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga level yang lebih tinggi. “Ini semua harus dijadikan pelajaran. Saya ingin setiap masalah tidak menjadi sumber konflik, baik fisik maupun psikis. Konsep saya jelas: Zero Conflict,” tegasnya.

 Ia pun meminta masyarakat, khususnya netizen, untuk tidak lagi memperpanjang isu ini di media sosial. “Mari sama-sama kita hentikan kegaduhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting, kita sudah belajar dari peristiwa ini,” pungkas Deru.

Dengan penyelesaian di berbagai tingkatan, Deru optimistis stabilitas pemerintahan daerah tetap terjaga. Ia berharap ke depan, seluruh pihak bisa lebih mengedepankan dialog dan solusi konstruktif daripada memperbesar perbedaan di ruang publik.

 Terpisah, salah satu tokoh masyarakat Prabumulih menyuarakan agar persoalan ini tidak lagi diperpanjang. Ini datang dari H Edi Rianto. SH. MH, tokoh senior yang pernah menjabat anggota DPRD Prabumulih dua periode serta anggota DPRD Sumsel. Menurutnya, Arlan telah menerima sanksi, baik secara administratif maupun sosial, sehingga isu pemakzulan sebaiknya dihentikan. “Kita harus bijak. Pak Arlan sudah menerima hukumannya, baik administratif maupun sanksi sosial. Permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, masyarakat juga seharusnya bisa menerima dan memaafkannya,” kata Edi Rianto, Jumat petang (18/9/2025).

 Edi menilai publik jangan hanya terpaku pada kesalahan, tetapi juga menimbang rekam jejak panjang kebaikan yang sudah dilakukan Arlan sebelum duduk di kursi wali kota. Ia mengingatkan bahwa Arlan bukan sekadar pejabat, melainkan pribadi yang nyata-nyata berbuat untuk masyarakat. “Pak Arlan itu membangun masjid, membangun jembatan dengan uang pribadi, membuka lapangan pekerjaan. Itu kebaikan nyata yang masyarakat rasakan. Beliau bukan tipe pemimpin munafik. Kesalahannya memang menyentuh orang dekat, tapi itu kesalahan yang manusiawi,” ujarnya.

 Lebih jauh, Edi mengungkapkan bahwa Arlan selama ini memang bukan sosok yang lahir dari dunia organisasi, baik politik maupun kemasyarakatan. Menurutnya, justru kepolosan inilah yang membuat Arlan kadang terjebak dalam kesalahan.

 Reaksi publik yang terus membesar juga ikut disorot Edi. Baginya, tekanan sosial yang diterima Arlan sudah jauh melampaui hukuman formal. “Beliau bukan hanya dihukum dari sisi aturan, tapi juga sudah dihukum oleh publik, oleh influencer, oleh opini media sosial. Itu sangat berat. Tidak ada yang chaos di lapangan. Jadi saya heran kenapa terus dibesar-besarkan,” ucapnya.

 Karena itu, Edi mengingatkan agar wacana pemakzulan jangan sampai diambil secara gegabah. Menurutnya, cukup dengan pembinaan, bukan pemecatan. “Jangan sampai pemerintah pusat gegabah mengambil langkah pemakzulan. Harusnya cukup pembinaan saja, bukan hukuman tambahan,” tegasnya.

Tak hanya memberi pandangan, Edi juga mendukung rencana aksi damai masyarakat yang ingin menunjukkan solidaritas terhadap Arlan. Ia menilai hal ini sebagai bentuk nyata simpati publik kepada pemimpinnya. “Saat ini kita perlu memberikan dukungan kepada pemimpin kita agar dapat memimpin kota Prabumulih menuju kemajuan seperti yang dicita-citakan,” terangnya.

Edi optimistis suara rakyat akar rumput tetap berada di belakang Arlan. Ia menyebut hasil Pilkada lalu yang dimenangkan Arlan dengan suara mayoritas sebagai bukti kuatnya kepercayaan masyarakat. “Kalau Allah membuka aib setiap orang, tidak akan ada orang yang berani angkat kepala di muka bumi ini. Jadi jangan terlalu jauh menyeret persoalan ini. Biarkan beliau tetap bekerja untuk rakyat,” ungkapnya penuh makna.

Dukungan juga datang dari masyarakat biasa. Mat, warga Kelurahan Prabujaya, menegaskan dirinya bersama warga lain masih menaruh kepercayaan penuh kepada Arlan. “Kami ingin Pak Arlan tabah menghadapi cobaan ini. Kami juga berharap Mendagri bijak, jangan sampai memberhentikan beliau. Karena Pak Arlan ini beda dengan pemimpin lain, jujur dan punya empati tinggi,” kata Mat.  Suara-suara semacam ini memperlihatkan bahwa meskipun sorotan publik cukup keras, ada pula lapisan masyarakat yang memilih bersikap realistis: kesalahan sudah dihukum, saatnya kembali fokus pada pembangunan kota. (fdl)