FAKTUALSUMSEL,PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan
nasional. Hari ini, (18/6/2025) dilakukan penandatanganan kontrak untuk proyek
cetak lahan sawah baru seluas 1.800 hektare, sebagai bagian dari target sebanyak
48 ribu hektare sawah baru yang dicanangkan tahun ini. Proyek ini dilakukan
setelah optimalisasi lahan rampung, dan kini menunggu tahap SID (survei
investigasi dan desain).
Gubernur Sumsel Herman Deru, kepada wartawan
mengatakan, dari potensi 5.000 hektare lahan yang ditinjau hari ini, sebanyak
1.800 hektare dinyatakan siap cetak dan langsung ditindaklanjuti dengan
penandatanganan kontrak. “Mitra strategis kita adalah TNI. Kita ingin menambah
luas sawah kita menjadi 508 ribu hektare. Dampaknya tentu bukan hanya pada
luasan, tapi pada peningkatan produksi,” ujar Gubernur.
Dengan bertambahnya lahan sawah, produksi
gabah kering giling (GKG) Sumsel yang saat ini sekitar 3 juta ton per tahun
ditargetkan meningkat signifikan. “Kalau dari 48 ribu hektare lahan baru
menghasilkan rata-rata 6 ton per hektare, maka kita bisa menambah 300 ribu ton
gabah lagi. Yang kita kejar bukan hanya luas lahan, tapi kelipatan panennya.
Minimal dua kali panen setahun,” jelasnya.
Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto
menambahkan, proyek cetak sawah ini juga akan mendorong indeks pertanaman (IP)
menjadi 200, artinya bisa dua kali tanam dan panen dalam setahun. “Tidak
muluk-muluk sampai tiga kali, dua kali sudah sangat baik. Target kita, awal
Agustus selesai pengerjaan, dan akhir Agustus 2025 proyek ini sudah bisa
dilaunching secara resmi,” katanya.
Sebaran cetak sawah baru tahun ini juga cukup
luas, meliputi 1.200 hektare di OKU Timur, 200 hektare di PALI, 200 hektare di
Muara Enim, dan 200 hektare di Musi Rawas. Selanjutnya akan menyusul cetak
sawah di OKI dan Ogan Ilir, dengan pemanfaatan lahan lebak dan rawa yang
potensial untuk ditanami padi.
Acara penandatanganan kontrak ini turut
dihadiri Pangdam II Sriwijaya Mayjend TNI Ujang Darwis, Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, serta unsur Forkompimda lainnya. Kegiatan ini
dinilai sebagai tonggak penting dalam membangun ketahanan pangan Sumsel secara
berkelanjutan, sekaligus menjadi model kolaborasi yang efektif antara pemerintah
daerah dan TNI. (Fdl)
