Kasus Keracunan MBG di PALI Gegerkan Sumsel: DPRD Desak Evaluasi Ketat demi Lindungi Anak-Anak

FAKTUALSUMSEL — Suasana di Sumatera Selatan mendadak panas setelah kasus keracunan massal melanda ratusan anak-anak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Ironisnya, insiden ini justru terjadi di tengah pelaksanaan program unggulan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kesehatan generasi muda.

Menanggapi situasi yang membuat publik heboh ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., MM., langsung angkat bicara. Dalam keterangannya kemarin (6/5/2025), ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi “alarm keras” bagi semua pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Program MBG ini bagus, niatnya mulia. Tapi pengawasan harus superketat. Jangan sampai makanan yang diberikan justru jadi ancaman bagi kesehatan anak-anak. Ini soal masa depan mereka,” ujar Nopianto dengan nada serius.

Ia mengingatkan bahwa kualitas makanan yang disuplai dalam program MBG tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah daerah, menurutnya, punya kewajiban penuh memastikan setiap porsi yang diberikan kepada anak-anak adalah makanan yang aman, higienis, dan bergizi sesuai standar.

Tak hanya itu, Nopianto menyoroti peran sentral Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menurutnya harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan. “Dinkes tidak boleh hanya menunggu laporan. Harus rutin turun lapangan, cek kualitas, awasi vendor. Kalau semua berjalan sesuai standar, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Meski begitu, Nopianto memandang insiden di PALI sebagai kejadian khusus, bukan kegagalan total program MBG. Namun ia tetap mendorong agar Pemkab PALI melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperketat pengawasan terhadap para vendor penyedia makanan.

“Jangan sampai kejadian di PALI ini menjalar ke kabupaten/kota lain di Sumsel. Kita harus belajar dari insiden ini. Anak-anak di Sumsel harus terlindungi, jangan ada lagi yang menjadi korban,” ujarnya dengan penuh penekanan.

Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Sumsel berencana menurunkan Komisi V bersama anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) setempat untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan. Hasilnya nanti akan menjadi bahan masukan konkret bagi pemerintah provinsi maupun Pemkab PALI agar program MBG dapat terus berjalan sesuai harapan masyarakat.

Di sisi lain, Nopianto juga memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemkab PALI dalam menangani kasus ini. “Saya salut Pemkab PALI sudah menunjukkan tanggung jawab, ikut menyelesaikan masalah, dan memberikan jaminan penuh bahwa anak-anak korban akan dipulihkan kesehatannya. Kita dukung penuh upaya ini,” pungkasnya.

Kasus keracunan MBG di PALI ini menjadi pukulan telak sekaligus peringatan keras: program sebaik apa pun akan sia-sia jika pengawasan diabaikan. Sekarang, publik menanti aksi nyata, bukan sekadar janji, agar insiden serupa tak terulang di masa depan. (Fdl)