Kanwil Ditjenpas Sumsel di Demo POBRAN: Soroti Dugaan Pungli dan Kerusuhan di Lapas

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG – Suasana di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan, Rabu pagi (11/6/2025), mendadak memanas. Puluhan massa yang tergabung dalam Relawan Prabowo-Gibran (POBRAN) menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) serta kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II.A Muara Beliti, Musi Rawas.

Ketua Umum POBRAN, Supriyadi, dalam orasinya menuding kerusuhan pada 8 Mei lalu bukanlah insiden spontan. Ia menyebut kejadian itu dipicu oleh razia ponsel yang dilakukan petugas, menyusul kabar bahwa Kalapas tidak menyetor kepada oknum pejabat di Kanwil Ditjenpas. “Narapidana merasa mereka sudah bayar ke Kalapas. Tapi ketika tetap dirazia, mereka meledak. Kerusuhan pun terjadi. Bahkan videonya viral dan mencoreng wajah pemasyarakatan,” ujarnya lantang.

Lebih jauh, Supriyadi juga mencium aroma pungli yang lebih sistematis, terutama menjelang kunjungan kerja DPR RI ke lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumsel. Ia menuding adanya upaya ‘bersih-bersih palsu’ yang dijalankan dengan tekanan kepada lapas untuk menyetor sejumlah uang agar pencitraan tetap terjaga. “Kalau laporan kami ini benar, Kakanwil sebaiknya mundur dari jabatannya. Integritas pemasyarakatan harus diselamatkan,” tegasnya di hadapan awak media.

Aksi yang berlangsung tertib itu akhirnya diterima langsung oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Kepatuhan Internal, Dr. Syahroni Ali. Ia berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan dengan serius. “Kami tidak akan menutup mata. Kalau memang terbukti ada pungli, maka akan ada sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya di hadapan massa aksi.

Syahroni menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik kontrol sosial dari masyarakat. Menurutnya, pengawasan eksternal seperti yang dilakukan POBRAN sangat penting untuk membenahi sistem pemasyarakatan dari dalam. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki layanan pemasyarakatan,” ujarnya.(Fdl/ril)